Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (HIMNI) melakukan dialog dengan tema “menyikapi pembentukan propinsi Tapanuli” bertempat di Oasis Amir Hotel, Jakarta (Jum`at, 04/04/2008). Bupati Nias Binahati B. Baeha, SH didaulat menjadi nara sumber, sementara itu Bupati Nias Selatan yang diundang panitia untuk menjadi nara sumber tidak memenuhi undangan tanpa alasan yang jelas. Acara dialog yang pesertanya terdiri dari organisasi sosial masyarakat Nias, akademisi, mahasiswa dan pemuda asal Nias dan Nias Selatan berjalan dengan penuh keseriusan dan antusias para peserta terbukti dengan banyaknya interupsi dari peserta untuk menyampaikan pendapatnya. Duta Besar RI untuk Brasil asal Nias Piter Taruyu Fau ikut hadir dalam acara ini.

Peserta dialog berasal dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan beberapa orang dari Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan datang langsung ke acara ini.  Sökhiatuö Laoli yang bertindak sebagai moderator, dalam pemaparannya merinci alasan-alasan HIMNI menolak bergabungnya Nias dengan bakal propinsi Tapanuli. Ada beberapa alasan penolakan bergabungnya dengan propinsi Tapanuli yait letak geografis, adanya ketidakseimbangan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Nias dengan SDM Tapanuli, berbedanya sosial budaya Nias, berbedanya bahasa Nias, sarana infrastrukur yang kurang memadai baik di Nias maupun di Tapanuli, aspirasi masyarakat Nias (Nias dan Nias Selatan) justru menghendaki pemekaran dibanding  dengan mau bergabung ke propinsi Tapanuli

Ketua Umum Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (HIMNI) Iktiar Ndruru mengatakan sikap HIMNI sudah final “menolak bergabung dengan propinsi Tapanuli”. Lebih lanjut, Ikhtiar Ndruru mengatakan HIMNI sebagai perekat masyarakat dan yang berfungsi mengfasilitasi masyarakat membutuhkan dukungan dari masyarakat serta organisasi Nias untuk bersama-sama menolak penggabungan Nias maupun Nias Selatan ke bakal propinsi Tapanuli.

Salah seorang peserta dialog, Ama Sua / Mowa`a yang datang langsung dari Desa Bawömataluo Kabupaten Nias Selatan mengatakan bahwa di Nias Selatan masyarakatnya tidak pernah mendengar adanya isu pemekaran, isu pemekaran hanya bergulir di DPRD Nias Selatan. Itu juga paripurnanya tidak sah karena anggota DPRD Nias Selatan yang hadir untuk membahas dan menyetujui apakah Kabupaten Nias dan Nias Selatan bergabung di bakal propinsi Tapanuli atau tidak di paripurna waktu itu hanya berjumlah 12 orang dan kurang setangah dari total anggota DPRD Nias Selatan. “kami tidak mau bergabung” ujar Ama Sua dengan semangat.

Bupati Nias Binahati B. Baeha sangat menyayangkan karena Bupati Nias Selatan tidak hadir dalam dialog ini, “saya sangat kecewa, seharusnya saudara Bupati Nias Selatan yang representative seharusnya datang disini” kata Binahati B. Baeha, SH. Bupati Nias juga mengatakah bahwa sudah jelas dan final bahwa kabupaten Nias tidak ingin bergabung dan tidak ingin digabungkan dengan bakal propinsi Tapanuli. Seandainya ibukota bakal Propinsi Tapanuli di Sibolga kami (pemerintah daerah dan DPRD Nias, red) masih berdiskusi dan berpikir ulang untuk bergabung tetapi karena di Siborong-borong kami berpikir lagi dan menolak untuk bergabung ujar Bupati Nias.

Pemerintah Nias menyadari bahwa Nias tertinggal dalam Sumber Daya manusia dengan Tapanuli, “kita lebih happy bila bergabung di Sumatera Utara” ujar Binahati B. Baeha, SH. Menurut Binahati B. Baeha, jangan sampai Nias dan Nias Selatan nantinya kalau bergabung dengan propinsi Tapanuli menjadi beban bagi propinsi baru ini nanti dalam mengejar pembangunannya sesuai dengan cita-cita pemekaran sebab mereka sudah lebih jauh maju dari Nias.

Walaupun demikian, ada beberapa peserta dialog yang mempertanyakan alasan-alasan penolakan Kabupaten Nias dan Nias Selatan ke bakal propinsi Tapanuli, menurut mereka perlu dicari alasan yang lebih masuk akal lagi dan perlu melakukan survey maupun sosialisasi ke lapangan untuk menampung aspirasi masyarakat.

NiasPost.Com