Hari Jum`at ini (28/03/2008) genap sudah 3 tahun kepulauan Nias diguncang gempa dengan skala 8,7 richter. Nias yang sebelumnya terkesan tidak diperhatikan oleh pemerintah apalagi komunitas internasioanl justru pasca gempa mendapat perhatian khusus bahkan kalau boleh dikatakan mendapat perhatian yang berlebihan.
Betapa tidak, semua negara, lembaga swadaya masyarakat dalam dan luar negeri bahu-membahu berkomitmen untuk membangun kembali Nias dari kehancuran. Rupiah, Riyadh, Poundsterling, Dollar dan segala mata uang asing seakan mengalir tiada henti-hentinya, hanya satu mau membantu masyarakat Nias yang barusan kena musibah.

Faktanya, masyarakat Nias yang barusan terkena musibah tidak langsung mendapat bantuan memadai. Banyak warga yang terpaksa mengungsi tidak mendapatkan bantuan yang layak. Kejadian ini berlangsung berminggu-minggu. Banyak pihak yang memprotes pemerintah karena lambannya memberikan bantuan ke Nias.

Seakan mau menjawab protes dari berbagai kalangan, pemerintah Republik Indonesia lalu mensahkan pembentukan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias (BRR NAD-Nias). Masyarakat sangat senang dengan kehadiran badan ini, segudang harapan bermunculan di benak setiap masyarakat terlebih-lebih yang merasakan langsung dampak tsunami maupun gempa.

Akan tetapi kehadiaran BRR NAD-Nias tidak serta-merta menjadi lembaga yang benar-benar menjadi solusi rehabilitasi dan rekonstruksi Nias, bahkan jauh-jauh hari sebelumnya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai pembentukan tersebut tidak aspiratif. Salah satu alasannya adalah karena pembangunan kembali wilayah NAD-Nias adalah pekerjaan besar yang pastinya akan mempengaruhi lingkungan. Namun, di dalam struktur Badan tersebut justru tidak memasukkan Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Selain itu, itu unsur-unsur pelaksana yang terkandung di dalamnya tidak juga menunjukkan perspektif manajemen bencana dan lingkungan yang berorientasi kemanusiaan ( WALHI, 17/072005)

Pernyataan WALHI ini belakangan terbukti, BRR NAD-Nias tidak bekerja secara profesional. Banyak proyek yang sampai sekarang belum tuntas, kualitas rumah yang mereka bangun tidak memadai. Bahkan yang lebih tragis lagi, di Nias ada kepala desa yang mendapatkan 3 rumah sementara warga lainnya belum mendapatkan rumah. Tetapi yang anehnya walaupun kasus ini sudah menjadi rahasia umum, BRR maupun pihak terkait mengaku sulit untuk membuktikannya. Kita sulit membuktikannya kata salah seorang juru bicara BRR NAD-Nias pada salah satu semniar yang diadakan Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (HIMNI) di Jakarta belum lama ini.

BRR NAD-Nias telah menjelma menjadi penambah pundi-pundi kekayaan orang-orang tertentu bahkan kata kasarnya (maaf) bisa dikatakan menjelma menjadi “penghisap darah”, lihat saja gaji pimpinan BRR NAD-Nias beserta jajarannya yang notabene mencapai Rp. 60.000.000 (enam puluh juta Rupiah), gaji karyawan rendahan mereka juga cukup tinggi bahkan sangat tinggi untuk ukuran Nias. BRR NAD-Nias berkelit, gaji sebesar ini wajar mengingat uang yang mereka kelola sangat besar makanya gaji mereka juga harus besar pula. Benarkah demikian? Tidak, gaji personil BRR NAD-Nias yang besar tidak berbanding dengan pelayanan mereka.

Pemerintah daerah (cq Kabupaten Nias dan Nias Selatan) juga sepertinya tidak mau tahu, mereka (pemerintah daerah) lebih tertarik dengan isu-isu pemekaran Nias. Pemekaran Nias Barat, Nias Utara dan kota Gunung Sitoli serta calon Propinsi Tapanuli yang mana mau “mencaplok” kabupaten Nias dan Nias Selatan justru sangat ramai dibicarakan.

Bupati Nias dan Nias Selatan, anggota DPRD dan berbagai lembaga yang mengaku dari elemen masyarakat Nias lalu beramai-ramai datang ke Jakarta untuk bertemu dengan pemerintah, DPR RI ataupun menyampaikan sikap dalam berbagai kesempatan menuntut pemekaran Nias, menuntut kepulauan Nias (Kabupaten Nias dan Nias Selatan) untuk tidak bergabung dengan bakal propinsi Tapanuli. Ada juga elit politik dari Nias Selatan yang mau bergabung dengan calon Propinsi Tapanuli. Dukung-mendukung akhir-akhir ini menjadi menu utama elit-elit lokal, tetapi yang disayangkan sikap elit-elit lokal tersebut tidak menyentuh langsung dengan kebijakan yang pro masyarakat.

(NiasPost.Com / Kris J. Mendrofa)