Bupati Nias Binahati B. Baeha, SH, kembali menegaskan komitmennya atas masa depan Nias, “obsesi saya, 25 tahun ke depan Nias menjadi satu propinsi” yang langsung disambut tepuk tangan hadirin pada acara pelantikan pengurus DPP HIMNI, Jakarta 7/2/2008. Sebelumnya, pada acara pendeklarasian Ikatan Mahasiswa Nias Indonesia Binahati Baeha, SH juga melontarkan ide / “obsesi” yang sama bahwa: Nias tetap di Propinsi Sumatera Utara (NiasPost.Com, 30/10/2007)  untuk sementara waktu dan kemudian akan menjadi propinsi tersendiri tanpa bergabung di propinsi Tapanuli.

Yang menarik, di tempat yang sama Binahati Baeha, SH mengakui bahwa salah satu kelemahan rekonstruski dan rehabilitasi Nias saat ini sehingga tidak maksimal dan cenderung salah sasaran yang bahkan tidak jelas adalah karena tidak adanya blue print Kabupaten Nias sebelum gempa.

Indikasi ini menandakan pemerintah daerah Nias dan terlebih-lebih Nias Selatan tidak mempunyai pedoman dalam membangun Nias dan wajar saja kalau Nias benar-benar miskin karena nahkodanya tidak tahu ke arah mana kapalnya berlayar dan bersandar. Jelas, kesadaran seperti itu sudah terlambat, harusnya blue print Nias sudah ada.

Menurut Bupati Nias, tuntutan pembangunan dari masyarakat Nias berbanding  besar dengan kemampuan BRR NAD - Nias.

BRR Tidak Profesional

Di tempat yang sama,  Arkian Zebua, SE, M.Si mengatakan “BRR tidak profesional, ada kepala desa yang mendapatkan 2 sampai 3 rumah” yang disambut dengan tepuk tangan peserta. 

Kalau keadaan ini memang benar-benar terjadi maka sangat ironis, melihat kenyataan di lapangan masih banyak yang seharusnya lebih layak membutuhkan rumah di Nias akan tetapi mereka tidak mendapatkannya. Dan ini juga pengalaman yang didapatkan NiasPost selama di Nias, bahwa memang banyak masyakat yang seharusnya menerima bantuan akan tetapi tidak mendapatkannya, sementara disisi lain ada masyarakat yang kehidupannya bisa dinilai mapan tetapi menerima bantuan.

Permasalahan lain di lapangan adalah kurangnya koordinasi antara BRR dengan pemerindah daerah Nias mapun Nias Selatan. Kita tidak tahu persis apakah permasalahannya ada di pemerintah daerah yang terlalu berbelit-belit dalam birokrasinya atau memang BRR yang tidak mau berkoordinasi, yang jelas kedua institusi ini semakin jauh dari fungsi pelayanan mereka kepada masyarakat.

Tahun 2008 Tidak Ada Lagi Proyek Baru

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nias (BRR NAD - Nias) juga menegaskan bahwa pada tahun 2008 tidak ada lagi proyek baru di Nias. Mereka hanya akan melanjutkan proyek-proyek yang masih belum selesai di Nias, sementara masih banyak fasilitas di Nias yang seharusnya perlu diperbaiki seperti pelabuhan laut di Teluk Dalam yang sampai saat ini masih belum bisa diperbaiki semuanya.

Bahkan ada diantara para pembicara yang menyampaikan materinya waktu itu mengusulkan agar Nias diberikan otonomi khusus, suatu ide yang bagus sebenarnya tetapi tidak realistis. kalau membangun Nias, tidak perlu otonomi khusus segala, yang penting tindakan dan hati para pengembil keputusan apakah berniat membangun Nias atau tidak.

Otonomi khusus tidak menjamin Nias akan maju apalagi makmur, yang jelas kalau otonomi khusus misalnya jadi diberikan, sudah barang tentu semakin banyak dana yang mengalir ke kantong-kantong pejabat terkait, kalau yang ini jelas pasti akan terjadi. Obsesi sih boleh-boleh saja, tetapi Nias saat ini butuh tindakan nyata!